BERITA UTAMAPALEMBANG

Massa Desak Dewan Gunakan Hak Interpelasi

SIBERNAS.com, PALEMBANG-Aliansi Pemuda Peduli (AP3) menolak kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan ini dinilai sangat mencekik kehidupan rakyat. Penolakan ini disampaikan melalui aksi demo, Jumat (17/5/2019).

Koordinator Lapangan (Korlap)Aliasi Pemuda Peduli Palembang (AP3) sRubi Indiarta mengatakan, kedatangan mereka menuntut Pemkot Palembang
membatalkan penetapan penyesuaian atau kenaikan tarif PBB. Serta mengembalikan hak wajib pajak yang telah terlanjur disetor berdasarkan kebijakan tersebut.

Ia mengatakan, jika aksi mereka tidak mendapat tanggapan yang positif maka mereka mendesak DPRD Kota Palembang untuk segera melakukan sidang paripurna DPRD untuk menggunakan hak interpelasi.

“Pernyataan sikap ini kami buat sebagai wujud rasa tanggung jawab dan kesadaran kami sebagai kota Palembang, untuk mengawal berlangsungnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, berkeadilan serta prorakyat,” ujarnya.

Lihat Juga :  Program PAK GINTING Rumah Zakat, Jadi Bahasan Diskusi Lintas Sektor

Ia menambahkan, jumlah pajak yang harus dibayar seorang warga Rp3,2 juta itu sudah di atas UMP Kota Palembang. Hal ini sangat memberatkan masyarakat jika bekerja sebagai buruh.

“Kami akan melawan atribut kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga beban pembangunan tak bertumpu pada pajak yang harus dipikul rakyat. Makanya cari tim ahli untuk mencari jalan keluar,” jelasnya.

Reporter : Deni Wahyudi
Editor : Zahid Blandino

Tags

BERITA TERKINI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close