PALEMBANG

Umat Islam Harus Tegakkan Akidah dalam Pencerahan RUU P-KS

SIBERNAS.com – Permasalahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sejak Tahun 2016 lalu terus bergulir dan belum ada titik temu terkait pro dan kontra.
Belum sampai pada pembahasan pasal-pasal, menurut Tenaga Ahli Anggota DPR RI, Citra Dewi, S.H, M.H, mengatakan bahwa dalam pembahasan judul RUU tersebut pun belum tuntas.

Dalam Focus Group Disscusion (FGD) RRU P-KS Forum Muslimah Sumsel Bersatu, Citra mengatakan tahap pembahasan RUU P-KS tersebut masih mendengarkan pendapat dari aspirasi masyarakat terkait, menerima dan mencari masukan, sehingga mendapatkan titik temu yang jelas.

setiap RUU harus mengedepankan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Indonesia yang mayoritas Islam, maka UU yang disusun harus berdasarkan norma ketimuran, norma kesusilaan, norma kesopanan. Inilah yang harus dibungkus dalam RUU P-KS apabila ingin diteruskan,” ujarnya saat ditemui di Lord Café, Jumat, (1/03/2019).

Lihat Juga :  Dedik: Dengan 30.000 Bisa Sepuasnya naik LRT Selama Satu Bulan

Namun sampai saat ini secara teknis pembahasan itu belum bisa maksimal, karena anggota DPR masih dalam masa reses, dan masa kampanye. Sehingga akhirnya, tidak diperbolehkannya persidangan dan pengambilan keputusan, serta RUU P-KS tersebut kemungkinan dibahas kembali setelah Pemilu.

Citra berpandangan penting atau tidaknya RUU P-KS, sebenarnya dilihat bahwa UU sebelumnya telah mengatur permasalahan ini, seperti UU Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, UU perlindungan anak, dan sebagainya. Tinggal pihak terkait yang fokus dalam mengoptimalkan lembaganya untuk menggawangi UU tersebut.

”Padahal bukan masalah UU baru atau lama, tapi efektivitas daripada kelembagaan yang menggawangi UU itu. Diharapkan UU mencakup segala aspek kehidupan, maka yang namanya UU menjadi baik itu jika tidak UU sporadis atau tercecer, yang akhirnya tidak efektif.

Masih ada UU kita yang belum diselesaikan, efektivitasnya harus dilihat daripada membuat UU baru,” tambah Citra

Lihat Juga :  Diikuti Ratusan Siswa, SDIT Al Furqon : Manasik Haji Mengenalkan Ibadah Suci Sedari Dini

Citra menyampaikan bahwa perlu pengayaan lebih lanjut terhadap RUU P-KS tersebut, mengingat butuh atau tidaknya RUU tersebut. Meski pun nanti fraksi masing-masing yang akan membawakan visi misi dalam RUU P-KS ini, tapi yang pasti koridor norma-norma yang ada di Indonesia harus dikedepankan dibanding kepentingan kelompok dan individu.
“Bukan hanya multi tafsir, tapi apakah memang butuh dengan RUU ini. Kan UU yang lama sudah ada, isinya sama. Dalam KHUP sudah ada. Efektif atau tidak jika memang sudah ada,” kata Ketua Wanita Persatuan Pembangunan ini.
Citra juga mengimbau kepada umat islam agar bersama-sama memastikan tegaknya akidah Islam, sehingga pencerahan terhadap RUU P-KS yang dilakukan dapat menjadi bahan yang kuat dalam membentengi diri, keluarga dan lingkungan dari akidah menyimpang.(*)

Penulis : Maya Citra Rosa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Contact Us