Ini Film yang Menyoroti Pelayanan Kesehatan

SIBERNAS.com, Palembang – Enam Penjuru, judul film dokumenter yang dibesut enam jurnalis Indonesia. Film yang menyoroti fakta pelayanan kesehatan di enam daerah di Indonesia ini dapat menjadi cermin bagi pemangku kebijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Menurut Perwakilan Watchdoc, Yuli Eko, film menceritakan enam pasien yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Aceh, Kediri, Jakarta, Manado, Bali, dan Banyumas. Walaupun semua pasien itu menggunakan kartu BPJS Kesehatan, kesulitan dan kendala yang dihadapi masing-masing pasien berbeda. Menurut Yuli Eko, film ini merekam langsung fakta apa yang dialami oleh masing-masing daerah.

“Film dokumenter Enam Penjuru ini tidak menyimpulkan apakah pelayanan BPJS Kesehatan itu baik atau buruk, tapi hanya merekam apa-apa yang terjadi di enam wilayah itu,” kata Yuli, yang juga pengarah film ini, pada acara pemutaran dan diskusi film Enam Penjuru di Hotel 101 Palembang, Rabu (19/12/2018).

Menurut salah satu jurnalis yang terlibat dalam penggarapan film, Ronny Adolof Buol dari zonautara.com, kesulitan dalam penggarapan film ini lumayan banyak. Salah satunya, latar belakang media yang berbeda-beda membuat mereka harus bekerja ekstra.

“Misalkan saya yang basisnya menulis, harus dibantu dua teman saya yang mengerti pengambilan video yang baik. Apalagi kalau sampai ada yang kurang, ini memakan waktu sampai tiga bulan penggarapan,” ujar Ronny, yang sangat bersyukur karena ini pengalaman yang baru dan menantang baginya.

Hadir juga sebagai pembicara, Kepala Bidang Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) BPJS Kesehatan Palembang, R. Candra Budiman. Dia mengaku sangat tertarik atas keberhasilan enam jurnalis ini dalam melakukan peliputan hingga ke daerah-daerah yang berbeda permasalahannya.

“Film ini sangat baik ya. Kita tahu bahwa fakta di lapangan memang seperti itu. Dan, untuk di Palembang, kasus yang hampir sama itu terjadi di Aceh. Yaitu, pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) lebih baik dibandingkan dengan BPJS Kesehatan, sebelum diintegrasikan kemarin,” ujar Chandra.

Dia melihat bahwa film ini juga berimbang. Artinya, melihat kejadian tidak hanya dari satu sisi masyarakat atau pelayanan BPJS saja. Permasalahannya memang regulasi yang sama, tapi menjalankannya di lapangan atau di setiap daerah yang berbeda.

“Ini film baik, dan tidak boleh selesai sampai di sini. Harus ada lanjutan, karena biar bagaimanapun program JKN itu program yang real menyentuh masyarakat,” katanya.

Reporter : Maya Citra Rosa