PALEMBANG

Pemkot Palembang Gandeng KPK untuk Optimalisasi PAD

Kemandirian suatu daerah diukur dari pendapatan, dan kita punya potensi. Oleh karena itu, kita sama-sama optimis memotivasi agar Palembang menjadi maju.

SIBERNAS.com, Palembang – Pemkot Palembang menggandeng Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Tekad itu disampaikan dalam bentuk apel pendeklarasian optimalisasi penerimaan daerah, di Halaman Kantor DPRD ProvinsiSumsel, Kamis (6/12/2018).

Walikota Palembang, H. Harnojoyo, mengatakan bahwa deklarasi ini sebagai bentuk komitmen untuk mengoptimalkan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah seperti pajak reklame, restoran dan hotel. Dia menargetkankenaikan PAD sebesar Rp500 milyar pada tahun 2019.

“Kemandirian suatu daerah diukur dari pendapatan, dan kita punya potensi. Oleh karena itu, kita sama-sama optimis memotivasi agar Palembang menjadi maju,” katanya.

Operasi penertiban reklame yang melanggar Perda. Foto: Maya Citra Rosa

Sebelumnya, Pemkot Palembang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel untuk pemasangan tiping box, agar dapat memudahkan pendapatan pajak.

Lihat Juga :  Rumah Dinas Walikota Palembang di Jalan Tasik Gelar Open House 2 Hari

“Tentu dengan dukungan semua pihak dan  masyarakat. Pemungut pajak harus menyadari bahwa daerah ini tidak bias hidup tanpa pajak,” kata Harnojoyo.

Pemkot Palembang bersama KPK RI juga memantau langsung penertiban reklame yang melanggar peraturan daerah.

“Setidaknya, ada 164 reklame yang melanggar, mulai dari kedaluarsa izinnya, dan tidak bayar pajak. Kita bertindak tegas, karena itu merugikan pemerintah, dalam hal ini penerimaan pajak,” katanya.

Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang, mengatakan bahwa pendampingan optimalisasi ini sebelumnya sudah dilakukan lima provinsi. Pajak yang diambil, kemudian dikelola dan dikembalikan lagi kepada rakyat, harus digunakan dengan semestinya. Peran KPK RI untuk mengawasi hal tersebut.

Lihat Juga :  Area Bundaran Air Mancur Hingga Trotoar Ampera Bersih Untuk Salat Idul Fitri

“Tidak ada negara yang hidup tanpa pajak. Yang mau kita ambil adalah perubahan pola pikir dan gerakan moral memberikan kesadaran bahwa membayaw pajak itu penting,” katanya.

Ia mendukung adanya kerja sama dalam hal pemasangan alat tiping box, untuk meminimalisasi penyelewengan pajak.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan bahwa potensi pemasukan daerah ini tentu harus segera dioptimalisasi. Hal pertama yang harus diperbaiki, mindset untuk membayar pajak, bukan hanya pendekatan regresi.

“Target pendapatan daerah, tentu ada. Tapi, kesadaran orang untuk membayar itu masih rendah, merasa kurang pengawasan. Salah satu solusinya adalah pemasangan tiping box ini,” kata Deru.

Reporter : Maya Citra Rosa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.